Pemkab Sekadau Surati Kasatker PJN Provinsi Perihal Jalan Rusak

Pihak PU secepatnya menyurati sebelum pondasi atau barau itu amruk semakin besar. Menurutnya, PU sekadau juga bisa menghendel kegiatan tapi dengan syarat harus ada izin dari gubernur atau Satker jalan nasiona Kabupaten Sekadau telah menyurati Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Preservasi Jalan Nasional (PJN) wilayah II Provinsi Kalbar, terkit beberapa titik kondisi jalan dan jembatan yang berada di pusat kota sekadau.
SEKADAU, - Pemerintah

Hal itu disampaikan Ramsyah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau, ia mengatakan, sehubungan dengan akan dimulainya pekerjaan PJN ruas jalan Sekadau hingga Tebelian kabupaten Sintang tahun anggaran 2017, khususnya di Kabupaten Sekadau ada beberapa titik yang disampaikan kepada PJN agar bisa ditangani.

"Pertama tepat di depan Bank Mandiri jalan merdeka timur KM 2 terdapat kerusakan bisa membahayakan penguna lalu lintas, kedua tepat di kolam berenang penanjung Island jalan merdeka timur KM 3, ketiga Longsor pada Oprit jembatan penanjung hingga mengenai badan jalan,"ujarnya.

Pihak PU secepatnya menyurati sebelum pondasi atau barau itu amruk semakin besar. Menurutnya, PU sekadau juga bisa menghendel kegiatan tapi dengan syarat harus ada izin dari gubernur atau Satker jalan nasiona
Photo: aspirak.blogspot.co.id
Ramsyah menjelaskan, bahwa jalan yang mengalami kerusakan diatas memang dikarenakan air hujan dan ditambah dengan bermuatan berat.

"Ditambah lagi tidak ada drainase untuk aliran air, dan rata-rata dranase di jalan merdeka timur yang merupakan jalan nasional drainasenya tidak berfungsi. Jadi, kira harapkan pihak PJN bisa melakukan pembangunan drainase permanen, kemudian perbaikan badan jalan serta pembangunan turap penahan tanah pada oprit jembatan penanjung,"pungkasnya.

Pihak PU secepatnya menyurati sebelum pondasi atau barau itu amruk semakin besar. Menurutnya, PU sekadau juga bisa menghendel kegiatan tapi dengan syarat harus ada izin dari gubernur atau Satker jalan nasiona

"Semua itu, agar menghindari longsornya tanah, mohon agar dapat menjadi prioritas dalam pelaksanaan guna kenyamanan dan keamanan pengguna jalan,"tambahnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Sekadau Teguh Arif Hardianto mengatakan, PU Sekadau harus segera menyurati PU provinsi dan satuan kerja jalan nasional yang berada di Pontianak.

Pihak PU secepatnya menyurati sebelum pondasi atau barau itu amruk semakin besar. Menurutnya, PU sekadau juga bisa menghendel kegiatan tapi dengan syarat harus ada izin dari gubernur atau Satker jalan nasiona

"Karena kita lihat kondisi pondasi barau itu rawan ambruk jadi harus Segera ditanggulangi. Apalagi, jalan itu adalah jalan vital dan sangat rentan karena jika amruk maka terputuslah akses jalan warga yang mau ke pontianak maupoun mau ke wilayah timur kalbar,"ungkapnya.

Politisi Nasdem ini katakan, meminta pihak PU secepatnya menyurati sebelum pondasi atau barau itu amruk semakin besar. Menurutnya, PU sekadau juga bisa menghendel kegiatan tapi dengan syarat harus ada izin dari gubernur atau Satker jalan nasional.

"Jika itu sudah dapat surat resmi untuk menanggulanginya, saya rasa PU sekadau bertindak, tetapi jika belum ada izin resmi dari gubernur atau Satker maka akan berdampak salah wewenang,"bebernya.

Ia menambhakan, dalam tata pemerintahan tentu Tata Krama dalam penanganan kewenangan setiap jalan maupun jembatan(Ak/mus)

Ads

Rekomendasi Kami

Ads
Lihat Berita Lainnya