Sengkarut Dunia Pers Jadi PR Presiden Jokowi

Sengkarut Dunia Pers Jadi PR Presiden Jokowi Ketua Umum Asosiasi Pemilik Media Online (ASPEMO)Iskandar Sitorus.(aspemo)

JAKARTA, SEKADAU NEWS - Hiruk pikuk kritik dari berbagai organisasi pers kepada Dewan Pers (DP) di tahun ini patut jadi bahan renungan seluruh pihak yang diatur Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Hal itulah yang dikritisi Iskandar Sitorus, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Media Online (ASPEMO) kepada wartawan di Yogyakarta, Minggu (24/12/2017)

Menurutnya, Aspemo yang terdaftar di Administrasi Hukum dan Umum (AHU) Kementerian Hukum HAM RI nomor 0015900.AH.01.07 sebagai bagian dari ketentuan UU Pers seperti aturan di dalam Bab I romawi ketentuan umum pada Pasal 1 butir 1 yang menyatakan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pada butir kedua juga disebutkan, Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Serta isi Pasal 1 butir lima, menyatakan bahwa Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

"Dan keanggotaan Aspemo sendiri adalah Pers Nasional yakni yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia sesuai butir enam" tegasnya.

Maka, kata Iskandar, sesuai jaminan tersebut di atas, dengan ini Aspemo mencoba memberi masukan dalam bentuk catatan di akhir tahun ini.

Jika menilik pada Pasal 2 yang menyebut kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, maka saat ini Aspemo melihat sudah semakin nyata ada upaya untuk 'menjajah' kemerdekaan itu.

"Padahal, Pers nasional yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial sudah dikelabui agar tidak fokus lagi berfungsi sebagai lembaga ekonomi," ujar dia.

Apalagi Pasal 4 ayat 1 menyebut kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, itu didistorsi dengan ragam 'aturan' yang tidak sah. Tidak sesuai UU Pers. Padahal kemerdekaan pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

"Ini pendistorsian terhadap UU Pers secara sistemik," ungkapnya.

Dia menjelaskan, Aspemo sebagai subjek hukum seperti aturan pasal 6 butir a sampai e, tetap berniat kuat melaksanakan perannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormat kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Karena Bab IV Pasal 9 butir 1 dan 2,  menyebut setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers berbentuk badan hukum Indonesia, maka 'pernyataan' yang kerap menyebutkan bahwa badan hukum pers harus perseroan terbatas (PT) adalah tindak pidana melawan UU ini.

Untuk pasal 10 yang mensyaratkan perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lain, itu tetap menjadi hal yang kami perhatikan walau secara nyata ini cukup sulit.

"Namun kami tetap akan berupaya" tegas Iskandar optimis.

Selanjutnya, Pasal 12 yang menyebut Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan, saat ini Aspemo tegah melakukannya.

"Tampilan dilayar tentu berbeda satu dengan yang lain namun esensinya sama dengan aturan UU Pers' sebutnya.

"Yang sangat polemik saat ini adalah aturan Bab V, Pasal 15 tentang Dewan Pers. Di ayat 1 disebut dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Sayang, sedari awal di UU itu tidak dijelaskan apa definisi Dewan Pers," ujar bang Is kerap disapa.

Lalu, ujug-ujug di ayat 2 disebut Dewan Pers untuk melaksanakan fungsi, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; dan mendata perusahaan pers.

"Keberadaan Dewan Pers yang keberadaannya tidak seperti organ lain diatur UU Pers walau sudah berusia 18 tahun terlihat tidak pas menjalankan UU. Lihatlah, mereka mendengungkan verifikasi perusahaan pers, padahal seharusnya hanya mendata. Berbeda jauh arti mendata dengan verifikasi. Kami tidak paham, mereka paham UU atau ada 'pemahaman' yang lain," papar dia.

Akibat ungkapan verifikasi yang mirip lingkup kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu membuat bau perusahaan pers layaknya partai politik. Mulailah diberbagai daerah Indonesia beberapa kantor perwakilan BPK RI dan Pemda mendalihkan verifikasi sebagai sebuah persyaratan jikalau perusahaan pers akan bekerjasama/mendapatkan iklan dari uang negara.

"Tragis, institusi lain menjadi mesin pendorong 'pembunuh' perusahaan pers akibat ulah Dewan Pers," ucapnya.

Bang Is mengaku heran berdasar kebijakan mana Dewan Pers bisa menata kelola organisasi-organisasi pers, seperti terkait apa dan bagaimana perusahaan dan atau wartawan media online.

"Semrawutnya lagi, tidak ada aturan yang sah sesuai perundangan terkait sertifikasi badan hukum dan atau sertifikasi profesi wartawan. Tanpa dasar hukum pula Dewan Pers mendorong pelaksanaan uji kompetensi wartawan (UKW). Ini aib bagi kami. Memalukan. Banyak profesi lain sudah sukses menata dirinya, namun masyarakat pers masih belum memiliki ukuran sertifikasi yang valid," ungkap dia.

Terkait Bab VI Pasal 16 tentang peredaran Pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum di temukan dengan jelas aturan tentang itu.

"Lihatlah, bagaimana tampilan media online milik perusahaan pers nasional ditumpangi tampilan media asing milik perusahaan asing, berjalan terus tapi belum lahir juga aturan untuk mengikatnya" tutur dia.

Lebih lanjut kata dia, dari pantauan Aspemo, ada media nasional dengan nama PT yang sama di dompleng oleh media asing dengan ditambah kata Indonesia. Padahal, informasi yang terus berkembang menyatakan bahwa ada aturan Dewan Pers kalau satu media satu badan hukum.

"Bagaimana pula tentang pemberlakuan aturan tersebut, masa melawan UU PT. Kalau benar begitu, kenapa Dewan Pers tak memberi teguran kepada perusahaan media nasional tersebut. Apa karena diduga perusahaan pers itu kerap 'memberi' bantuan dana besar buat Dewan Pers, atau hal lain," ujarnya.

Apalagi, bertumbuhan bagai media online yang dimiliki perusahaan modal asing lalu bebas menghimpun pemberitaan media online nasional kemudian ditayangkan layaknya media online, itu juga tidak bisa diatur.

"Apakah DP dengan esensif bisa memahami media online? Masa perusahaan pers pemilik media online harus sampai berfikiran bahwa yang bisa memahami dunia mereka adalah Dewan Pers Online (DPO) yang belum ada ketimbang DP?" tukasnya.

"Inikah buah 18 tahun usia UU Pers? imbuhnya.

Bang Is menyarankan, jangan sampai terbentuk pemikiran di kalangan organisasi pers bahwa individu di dalam DP melakukan hal-hal di luar UU Pers. Itu bisa dikategorikan melakukan seperti yang dilarang pasal 18. Isinya ini: "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)"

"Keanggotaan DP yang ditetapkan dengan keputusan Presiden selayaknya harus semakin dicermati oleh DPR RI. Jangan biarkan DP yang tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator berubah 'kelamin' menjadi regulator. Itu melawan UU Pers," tegas dia.

Karena kata dia, dunia pers belum pernah disentuh Presiden RI Joko Widodo. Semoga saja Presiden berkenan meluangkan waktu ditengah kesibukan kenegaraan untuk menerima organisasi kewartawanan.

Kemudian, kata dia, DPR RI jangan membiarkan DP 'terjerembab' jadi ikut merampas kemerdekaan pers dengan berbagai produknya yang bertentangan terhadap UU Pers, sebab Aspemo selaku steakholder akan menjadi ikut malu.

"Itulah catatan akhir tahun ASPEMO yang juga ditujukan kepada kami sendiri," tutup Bang Is.


Penulis: Rilis Aspemo
Editor: Yakop

  • Julong Mengidap Malaria Akut Sampai Alami Gangguan Kejiwaan

    Julong Mengidap Malaria Akut Sampai Alami Gangguan Kejiwaan

    SEKADAU HILIR, SEKADAU NEWS - Dony alias Julong (19) salahsatu warga RT.01 Dusun Tapang Semadak, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir mengidap sakit akibat dari Malaria Akut yang menyebabkan gangguan kesehatan yaitu tidak bisa berbicara tapi bisa mendengar dan mengerti yang di bicarakan orang lain, selain itu ia juga alami gangguan kejiwaan.
  • Teken MoU, Pemdes di Sekadau Harus Transparansi

    Teken MoU, Pemdes di Sekadau Harus Transparansi

    SEKADAU HILIR, SEKADAU NEWS - Sosialisasi dan menandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Kepolisian Resor Sekadau tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa (DD) di Kabupaten Sekadau, bertampat di Aula Lantai II Kantor Bupati Sekadau
  • Ini Hasil Pendapat Akhir Rapat Paripurna Fraksi DPRD Sekadau

    Ini Hasil Pendapat Akhir Rapat Paripurna Fraksi DPRD Sekadau

    SEKADAU HILIR, SEKADAU NEWS - Rapat paripurna Ke 1 masa sidang ke 1 tahun 2018 DPRD Kabupaten sekadau terhadap penundaan rapat paripurna ke 10 masa sidang ke 1, dalam rangka pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang penyelenggaraan perizinan kesehatan, di ruang rapat lantai 2 kantor DPRD Kabupaten sekadau
  • Bupati Sekadau minta Data Ulang Guru Agama Katolik

    Bupati Sekadau minta Data Ulang Guru Agama Katolik

    SEKADAU HILIR, SEKADAU NEWS - Bupati Sekadau Rupinus, SH, M.Si didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sekadau menghadiri Misa syukur Natal bersama para kelompok guru Se-kabupaten Sekadau yang laksanakan di Gedung Kateketik jalan merdeka selatan
  • 3 orang Penambang Emas di Sekadau Diamankan

    3 orang Penambang Emas di Sekadau Diamankan

    SEKADAU HILIR, SEKADAU NEWS - Kapolres Sekadau AKBP Anggon Salazar Tarmizi SIK melalui Anggota Sat Reskrim Polres Sekadau mengamankan 3 orang pelaku penambang emas tanpa izin di Dusun Amak, Desa Sungai Kunyit, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau
  • KPU Sekadau gelar Bimbingan Teknis kepada PPDP

    KPU Sekadau gelar Bimbingan Teknis kepada PPDP

    NANGA TAMAN, SEKADAU NEWS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten sekadau melaksanakan bimbingan teknis petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP) se-kecamatan Nanga Taman dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat tahun 2018 yang dilaksanakan di aula kantor camat Nanga Taman
  • Mobil Menuju Melawi Mengalami Laka Tunggal Terbalik

    Mobil Menuju Melawi Mengalami Laka Tunggal Terbalik

    SEKADAU HILIR, SEKADAU NEWS - Sebuah kendaraan roda empat mengalami laka tunggal terbalik tepatnya di jalan sekadau sintang km. 16 Dusun Gonis Butun, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau
  • 15 Tangkai Meriahkan Sekadau di FSBM XII Kalbar

    15 Tangkai Meriahkan Sekadau di FSBM XII Kalbar

    SEKADAU HILIR, SEKADAU NEWS - Kabupaten Sekadau sebagai tuan rumah pada ajang Festival Seni Budaya Melayu (FSBM) XII Kalimantan Barat Tahun 2018. Kegiatan yang diperkirakan akan dilaksanakan usai Idul Fitri itu, akan menerjunkan 15 tangkai yang diperlombakan.
  • Mensukseskan Pilkada Kalbar 2018, Polres Sekadau Monitor Medsos

    Mensukseskan Pilkada Kalbar 2018, Polres Sekadau Monitor Medsos

    SEKADAU HILIR, SEKADAU NEWS - Tak mau kecolongan dalam mensukseskan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di tahun ini, Kepolisian resort Sekadau terus awasi dari segala lini yang berpotensi memunculkan polemik dimonitor, termasuk Media Sosial (Medsos).
  • Bupati Sekadau Menghadiri Natal Keling Kumang Grup

    Bupati Sekadau Menghadiri Natal Keling Kumang Grup

    SEKADAU HILIR, SEKADAU NEWS - Bupati Sekadau didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Kepala Dinas Usaha Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan menghadiri Perayaan Natal Bersama Keling Kumang Group
  • BUPATI SEKADAU : Waspada, Berhati-hati dan Jangan Mudah Dirayu

    BUPATI SEKADAU : Waspada, Berhati-hati dan Jangan Mudah Dirayu

    SEKADAU HILIR, SEKADAU NEWS - Bupati Sekadau, Rupinus SH M Si mengaku prihatin dengan kian eksisnya komunitas gay di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sekadau. Ia pun mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pengaruh buruk dari komunitas tersebut.
  • Pemuda Rirang Jati Kenalkan Wisata Alam Baru Bukit Burang

    Pemuda Rirang Jati Kenalkan Wisata Alam Baru Bukit Burang

    NANGA TAMAN, SEKADAU NEWS - Ada 46 orang Pemuda Rirang Jati yang tergabung dalam kelompok pencinta alam melakukan perjalanan mendaki bukit burang dalam rangka mengisi akhir liburan sekaligus memperkenalkan wisata baru bukit burang
  • Berharap Tinggal Bersama, Istrik Ke-2 Dilaporkan Gara-gara ini

    Berharap Tinggal Bersama, Istrik Ke-2 Dilaporkan Gara-gara ini

    BELITANG HILIR, SEKADAU NEWS - Kepala Desa Sungai Ayak Dua melaporkan ke Polsek Belitang Hilir terkait akun facebook yang menuliskan ujaran kebencian melaui via facebook di fanpage Desa Sungai Ayak pada hari Senin, (1/1/2018) lalu. Akun yang menuliskan kalimat tidak pantas itu diketahui milik AT, salah seorang warga desa Sungai Ayak sendiri.
  • Komunitas GAY Sekadau Berani Tampil di Medsos

    Komunitas GAY Sekadau Berani Tampil di Medsos

    Komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) kian berkembang pesat. Tidak hanya di kota-kota besar, komunitas tersebut juga sudah mulai merambah ke seluruh kabupaten di Kalbar, termasuk di Kabupaten Sekadau.
  • 20 Orang Personil Polres Sekadau Amankan Aksi Penyampaian Aspirasi

    20 Orang Personil Polres Sekadau Amankan Aksi Penyampaian Aspirasi

    SEKADAU HILIR, SEKADAU NEWS - Sebanyak 20 orang personil Satuan Sabhara Polres Sekadau diterjunkan untuk melakukan pengamanan aksi penyampaian aspirasi oleh Tenaga Kerja Harian (TKH) atas putusan kebijakan manajemen PT. Landak Bhakti Palma (LBP) yang dinilai memberatkan para TKH.
  • Kebakaran Kios BBM di Pasar Nanga Mahap Sekadau

    Kebakaran Kios BBM di Pasar Nanga Mahap Sekadau

    NANGA MAHAP, SEKADAU NEWS - Kebakaran kios BBM di Pasar Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Rabu (20/12) sekitar pukul 17.00 WIB. Informasi yang didapat, kios bensin itu juga dijadikan rumah tinggal oleh pemiliknya.
  • Safari Natal Pemkab Sekadau di Belitang Hilir

    Safari Natal Pemkab Sekadau di Belitang Hilir

    BELITANG HILIR, SEKADAU NEWS - Safari Natal Pemkab Sekadau untuk ketiga kalinya dilaksanakan di Kecamatan Belitang Hilir, pada hari senin (11/12) bertempat di Gereja GKKI Marturia
  • SAFARI NATAL BUPATI SEKADAU DI GKII BALAI SEPUAK

    SAFARI NATAL BUPATI SEKADAU DI GKII BALAI SEPUAK

    BELITANG HULU, SEKADAU.COM - Bupati Sekadau yang di wakili Wakil Bupati Sekadau Aloysius SH, M.Si, laksanakan Safari Natal di Belitang Hulu tepatnya di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Eben Haezer Balai Sepuak
Lihat Berita Lainnya