Teken Nota Kesepahaman pencegahan,  pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa Menandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Kepolisian Resor Sekadau.

SEKADAU HILIR,  SEKADAU NEWS - Sosialisasi dan menandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Kepolisian Resor Sekadau tentang pencegahan,  pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa (DD) di Kabupaten Sekadau, bertampat di Aula Lantai II Kantor Bupati Sekadau, Selasa (16/1/2018) pukul 09.00 .wib.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau, Bayu Dwi Harsono mengatakan, UU Nomor 6 memberikan kewenangan bagi desa. Dengan kewenangan tersebut disertakan dana yang besar juga. Dimulai tahun 2015 hingga saat ini Kab Sekadau DD mencapai 71 miliar tahun 2017. Tahun 2018 akan digelontorkan Rp69 miliar..

Oleh sebab itu mengingat desa juga mengetahui SDM dan kemampuan, maka perlu pengawalan terus-menerus. Pemerintah secara konsisten mengawasi dana desa.

Pengawalan secara kelembagaan sudah dilakukan yaitu pendamping desa hingga tenaga ahli tingkat kabupaten. Sehingga, tidak terjadi penyelewenangan dana desa.

Perjanjian kerjasama berlaku selama 2 tahun. Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Sementara, Kapolres Sekadau, AKBP Anggon Salazar Tarmizi SIK Menyebutkan,  pengelolaan atau MoU penggunaan Dana Desa ini adalah tindaklanjut tindakan yang telah dilaksanakan ditingkat pusat.

"Jadi penggunaan Dana Desa tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari pada Pemerintah," ujarnya.

Terkait dengan MoU tersebut, kami tidak melakukan mencari kesalahan, ada asistensi.  Kami juga melakukan pengawalan dana desa.

"Justru kami mendorong bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa bisa tercapai." ujarnya.

Jangan takut menggunakan dana desa asal bagus perencanaanya. silahkan digunakan dan transparansi dan jangan ada perilaku koruptif.

Sosialisasi dan Nota Kesepahaman pencegahan,  pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa Bupati Sekadau, Rupinus,SH.M.Si.

Sementara itu,  Bupati Sekadau Rupinus, SH,  M. Si mengatakan,  penandatanganan nota kesepahaman ini untuk menindak lanjut MoU yang telah dilakukan Pemerintah Pusat oleh Bapak Kapolri,  Menteri Dalam Negri,  dan Mentri Desa.

"Dan MoU itu harus ditindak lanjuti diseluruh Desa,  dan di Kabupaten Sekadau pada hari ini dilakukan." Ujar Rupinus.

Kepada Kepala Desa tidak usah takut menggunakan dana desa, jika penggunaannya dengan benar.

Dikatakan Bupati,  pihak kepolisian membantu,  mengawali dan mengawasi supaya tidak terjadi penyimpangan, selain itu menangani permasalahan.

"Kalau desa yang ada permasalahan, kalau tidak ada ya syukur. " kata Rupinus.

Selain itu,  pemerintah desa harus betul-betul paham mengelola Dana Desa ini.

Makanya pemerintah Kabupaten Sekadau ini cepat MoU, supaya tidak ada masalah di desa dengan didampingi aparat Kepolisian.

Sambung Bupati,  bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di sekadau naik sedangkan untuk Dana Desa (DD) tahun ini di Sekadau berkurang, tapi secara Nasional Dana Desa tetap..

"Sebab diseluruh indonesia desanya bertambah,  karena ada pemekaran," ujar Rupinus.

Saya mengajak untuk bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan aturan, mudah-mudahan dengan adanya MoU pengelolaan dana desa lebih baik lagi.

"Kalau ada masalah kecil dilapangan segera diselesaikan." pesan Rupinus.
Sosialisasi dan Nota Kesepahaman pencegahan,  pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa Sosialisasi dan Nota Kesepahaman pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa.

Laporan Warta: Ery
Editor: Rentha

Gambar dibawah ini diiklankan oleh CV.Sekadau.com

banner gawai dayak sekadau

 
Redaksi Tentang kami Kontak Beriklan
'