oleh

Pemkab Sekadau Gelar Upacara Peringatan HUT ke–62 Pemprov Kalbar  

SEKADAU | Sekadaucom – Pemkab Sekadau menggelar upacara peringatan HUT ke–62 pemerintah Provinsi Kalbar di Halaman Kantor Bupati Sekadau, Senin (28/1/2019). Pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-62 pemerintah Provinsi Kalbar berlangsung khidmat.

Hadir dalam upacara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Kapolres Sekadau, Danramil Sekadau Hilir, Sekda Kabupaten Sekadau, Kepala SKPD dan ASN serta tenaga honor di lingkungan Pemkab Sekadau.

Wakil Bupati Sekadau, Aloysius menuturkan, pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi terus berkarya agar bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Ia mengatakan, dalam sistem tata kelola pemerintahan ada empat indikator terpenting, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi.

“Terus berkarya untuk membangun Kalbar dan Sekadau terutama. Ini sangat baik dan Sekadau sudah melaksanakan itu secara bertahap. Sehingga, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi bisa terlaksana dengan baik,” ujar Aloy.

Ia mengatakan, dengan prinsip transparan dalam mengelola atau menjalankan pemerintahan bersifat terbuka. Sehingga, informasi dapat diakses oleh pihak luar, masyarakat, pelaku usaha maupun instansi pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerahh. Untuk itu, informasi tersebut harus disiapkan dengan kelengkapan data, ketersediaan layanan, prosedur layanan yang terukur dan ketepatan waktu dan juga target capaian yang ingin dicapai.

“Pemerintah sangat menyadari bahwa dalam melaksanakan pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan sendiri. Perlu partisipas aktif dari berbagai pihak,” ucapnya.

Sedangkan, akuntabilitas dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab setiap instansi pemerintah. Aloy mengatakan, akuntabilitas sejatinya menguji seberapa kredibel suatu kebijakan, perangkat pemerintah, dan komponennya mampu melaksnakan rencana yang telah disusun.

“Sedangkan koordinasi diartikan bahwa dalam melaksanakan sub-urusan pemerintahan dari masing-masing perangkat daerah adalah memastikan kepentingan bersama para pelakunya telah memiliki kesamaan pandangan,” kata dia.

“Kesamaan pandangan tersebut dapat diintegrasikan melalui koordinasi secara tepat, melalui komunikasi yang intensif untuk mencapai kepentingan bersama,” timpal Aloy. (Na)

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca juga