oleh

TEGUH : Perlu Formulasi Khusus Agar Perusahaan Dalam Proses Take Over Mau Menyetor BPHTB

SEKADAU, Sekadaucom – Anggota DPRD Sekadau dari Fraksi Partai Nasdem Teguh Arif Hardianto mempertanyakannya tentang kemana pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kususnya pengalihan Perusahan yang terjadi di Kabupaten Sekadau.

“Sudah terjadi berkali-kali texofer menjadi timbunan kelapa sawit tapi sampai saat ini pemerintah daerah tidak bisa menarik BPHTB nya, ada apa persoalan itu”, kata Teguh di kantor DPRD Sekadau, Senin (28/1).

Tapi pemerintah daerah tidak dapat menarik bea peralihan hak atas tanah dan bangunan dari proses take over tersebut.

Pemkab Sekadau tidak boleh tinggal diam menyikapi hal tersebut. Ia mengatakan, perlu formulasi khusus agar perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proses take over mau menyetor BPHTB.

Lebih jauh Teguh menambahkan, take over bisa saja semata-mata merupakan strategi para pemilik perusahaan kelapa sawit untuk mengembangkan produksinya.

Sebab, saat ini sudah dilakukan moratorium untuk perijinan perkebunan kelapa sawit baru. Sehingga para pemodal tidak bisa menambah luasan areal perkebunannya.

“Belum tentu semua perusahaan yang dibeli dalam kondisi tidak baik. Dengan membeli perusahaan lain, maka pengembangan produksi tetap bisa dilakukan tanpa menabrak aturan,” ucap Teguh.

Jika melihat dari sekian banyak proses akuisisi perusahaan sawit, hanya segelintir yang melakukan proses balik nama perusahaan.

“Itu merupakan strategi mereka untuk menghindari kewajiban membayar BPHTB,” pungkas Teguh.(mussin)

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca juga