oleh

Pemkab Gelar Kajian dan Evaluasi Perda Tentang RTRW

SEKADAU | Sekadaucom – Pemkab Sekadau melaksanakan penandatanganan bersama naskah hibah barang milik daerah berupa bangunan di Ruang Serbaguna Lantai II, Kantor Bupati Sekadau, Kamis (31/1). Dalam kegiatan tersebut juga digelar kajian dan evaluasi Perda tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sekadau dan review rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan perkotaan Sekadau.

Hadir dalam kegiatan, Wakil Bupati Sekadau, Kapolres Sekadau, Danramil Sekadau Hilir, Kasi Datun Kejari Sekadau, Sekda Kabupaten Sekadau, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau dan jajaran SKPD dilingkungan Pemkab Sekadau, Kades serta tokoh masyarakat Kabupaten Sekadau.

Bupati Sekadau, Rupinus menuturkan, pertemuan tersebut merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan penataan ruang Kabupaten Sekadau yang lebih baik dimasa mendatang. Diketahui bahwa peran penataan ruang semakin strategis.

“Diharapkan adanya penataan ruang adalah perubahan pola pikir dan pola tindak pemangku kepentingan untuk memanfaatkan ruang secara bijak agar kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan bahkan politik berlangsung sinergi dan seimbang,” ujar Rupinus.

Ia mengatakan, peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian rencana tata ruang dna kebutuhan pembangunan yang memperlihatkan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Perencanaan perlu disesuaikan dengan kondisi riil dilapangan.

“Aturan harus seleras dengn regulasi mulai dari pusat hingga daerah. Sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi,” ucap Rupinus.

Rupinus mengatakan, RDTR sama halnya dengan rencana tata ruang lainnya. Tidak dapat disusun sepihak oleh pemerintah dan bukan merupakan pekerjaan teknokratis sebab akan digunakan dalam mengatur pembangunan fisik suatu kawasan dan mengikuti masyarakat.

“Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat termasuk pemilik lahan wajib dioptimalkan melalui bentuk-bentuk partisipatif seperti penjaringan opini, forum konsultasi hingga lobi legislatif. Semua ini dilakukan agar pada saat RDTR diimplementasiian tidak menimbulkan resistensi yang pada akhirnya penghambat pembangunan,” jelasnya.

Untuk itu, kegiatan tersebut diselenggarakan sebaagi bentuk konsultasi publik menjaring informasi dan masukan dari pemangku kepentingan dan perwakilan masyarakat. “Ini untuk mewujudkan rencana RTRW dan RDTR yang bekualitas, implementatif dan partisipatif,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau, Akhmad Suryadi mengatakan, bantuan hibah berupa barang milik daerah diberikan kepada instansi vertikal seperti kejaksaan, Polres Sekadau dan Kodim 1204/Sanggau–Sekadau. Akhmad mengatakan, hal itu merupakan bukti jika pembangunan telah diselesaikan pada 2018.

“Ini juga menjadi dokumen untuk audit internal maupun eksternal,” ungkapnya.

Ia mengatakan, kajian RTRW dan RDTR dokumennya harus disiapkan sebelum menjadi Perda. Pihaknya, kata dia, akan menyiapkan dokumennya dan paling cepat 2020 atau 2021 mendatang.

“Masih ada dokumen yang perlu disiapkan. Untuk RTRW mencakup seluruh kecamatan di Sekadau. Maka mkami berharap kecamatan memberikan masukan dalam konsultasi publik ini,” kata Akhmad.

Untuk itu, ia berharap para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut bisa memberikan masukan dan data kepada pihaknya. Ia pun berharap dukungan dan kerjasama dari SKPD dalam memberikan data. “Ini sangat penting dan menjadi acuan dalam penyusuan draft Perda RTRW,” pungkasnya. (Na)

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga