oleh

Rakor dan Sosialisasi Pergub Nomor 1 Tahun 2019

SEKADAU | Sekadaucom – Rapat koordinasi dan sosialisasi Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 1 tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa digelar di Ruang Serbaguna Lantai II, Kantor Bupati Sekadau, Rabu (27/2/2019). Hal ini sejalan dengan program Gubernur Kalbar untuk mewujudkan desa mandiri.

Bupati Sekadau, Rupinus mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal itu juga berlaku di seluruh Kalimantan Barat. Ia berharap, dengan ditetapkannya desa mandiri nantinya berdasarkan kriteria sebanyak 50 indikator yang harus dicapai.

“Mana yang menjadi tugas desa, kabupaten dan yang berat-berat diajukan ke pemerintah provinsi,” ujar Rupinus.

Ia mengatakan, dengan adanya program desa mandiri itu desa-desa kedepannya bisa mandiri. Menurutnya, jika hanya mengandalkan desa dan alokasi dana desa cukup berat. Sehingga, perlu intervensi dari pemerintah kabupaten dan provinsi.

Rupinus juga mengajak peran serta masyarakat di wilayah yang ditetapkan menjadi desa mandiri untuk mensukseskan program tersebut. Selain itu, ia berpesan agar SKPD terkait menindaklanjuti intervensi yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilakukan di desa mandiri.

“Untuk masyarakat ada hal-hal yang diharapkan partisipasi masyarakat, misalnya gotong royong. Ada kegiatan misalnya, bangun poskamling materialnya bisa dianggarkan dari DD. Tapi masyarakat secara gotong-royong membangunnya,” ucapnya.

Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Provinsi Kalbar, Marwan Siregar mengatakan, maksud dari Pergub tersebut yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan. Hal itu sebagai upaya percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa.

“Ini bertujuan mendukung upaya pemerintah dalam mengubah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal menjadi desa berkembang serta dari desa berkembang dan desa maju menjadi desa mandiri,” tuturnya.

Ia mengatakan, adapun sasaran tersebut yaitu melalui target prioritas dan komponen IDM. Pelaksanaan, yaitu Bappeda dan DPMD Provinsi Kalbar mengkoordinasikan program dan kegiatan. “Pelaksanaannya tertuang dalam RKPD dan renja SKPD,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau, Bayu Dwi Harsono mengatakan, mewujudkan desa mandiri merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Untuk klasifikasi desa, yaitu kategori sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri.

“Sebagian dari seluruh desa yang ada di Kalbar baru satu desa mandiri yaitu di Kabupaten Kayong Utara,” bebernya.

Ia mengatakan, di Kabupaten Sekadau sebanyak delapan desa masih kategori desa sangat tertinggal, 50 desa kategori tertinggal, 25 desa kategori berkembang dan empat desa kategori maju. Sedangkan, belum ada desa di Sekadau yang masuk kategori mandiri.

“Kabupaten Sekadau mengusulkan 16 desa untuk menjadi desa mandiri. Pada 2019 pemerintah provinsi menargetkan 63 desa di Kalbar menjadi desa mandiri,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan, Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sekadau, Kasat Binmas Polres Sekadau, Danramil Sekadau Hilir serta sejumlah kepala desa di Kabupaten Sekadau.

(yk/na)

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga