oleh

Rupinus Ingatkan Jangan Ada Pungli Pensertifikat Tanah dan Jangan Ada Monopoli

SEKADAU | Sekadaucom – Bupati Sekadau Rupinus, SH, M.Si membuka secara resmi kegiatan penyuluhan redistribusi tanah obyek landreform (Tol) tahun 2019 di gedung Pertemuan Desa Pantok Kecamatan Nanga Taman, Kamis (28/2/2019).

Camat Nanga Taman Paulus Ugang dalam katan pengantarnya menyampaikan ada kurang lebih 200 sampai tiga masyarakat desa pantok yang ikut serta dalam kegiatan penyuluhan redistribusi tanah landeform.

“Kami menyambut baik dan berterima kasih kepada pemerintah atas dilaksanakannya program pensertifikat di kecamatan Nanga Taman dan desa pantok khusunya.

“Saya mengajak kepada bapak ibu, mari kita dukung program pensertifikat tanah ini, mari kita jaga tanah milik kita. Pergunakan tanah untuk kesejahteraan kita,” himbau camat yang pernah menjabat kabag humas dan protokol setda kabupaten sekadau ini.

Koordinator kegiatan redistribusi tanah obyek landerform Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sekadau Bimon mengatakan tahun ini 2019 desa pantok akan mendapat 700 bidang tanah yang disertifikatkan.

“Sebelumnya kami alokasikan 1000 bidang tanah yang disertifikatkan hanya saja setelah diteliti di peta kawasan ternyata desa pantok ini sebagian masuk dalam kawan hutan,” ujarnya.

Sementara Bupati Sekadau Rupinus dalam sambutannya menyampaian apresiasi dan terima kasih kepada BPN Kabupaten Sekadau yang telah melaksanakan kegiatan penyuluhan redistribusi tanah kepada masyarakat desa pantok.

Bupati Rupinus menyampaian bahwa program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya itu juga Bupati Rupinus dengan gamblang menyampaikan kepada masyarakat desa pantok bahwa pentingnya sertifikat tanah dan sertifikat rumah sebagai salahsatu bukti sah secara hukum milik masyarakat.

“Tanah bapak-bapak itu akan disertifikat, tanah pertanian, kebun karet, ladang atau tanah-tanah pemukiman yang ada rumahnya, saya yakin dan percaya semua rumah-rumah disiini belum ada sertifikatnya, itu perlu sertifikat, sebagai salah satu bukti sah secara hukum bahwa itu adalah milik kita, jadi kita bersyukur program ini bisa sampai kedesa desa.

program ini sangat bermanfaat bagi rakyat. Dengan ada sertifikat tanah itu, tanah pertanian bisa menjadi produktif kita olah kita tanam kacang, kita tanam padi, kita tanam karet,” ulas Bupati Rupinus.

Bupati juga meminta secara khusus kepada masyarakat desa pantok supaya tidak menjual tanah atau lahan miliknya kepada orang luar, pasalnya tanah yang dimiliki oleh masyarakat jumlahnya tidak bertambah tetapi manusianya yang terus bertambah.

Rupinus menegaskan kalau ada masyarakat desa pantok yang menjual tanahnya agar diberi sanksi adat.

“Dan tanah itu jangan dijual. Ini orang-orang desa pantok jangan menjual tanah kepada orang luar, kalau ada yang jual dihukum adat, mana kepalaa adatnya, kalau ada yang jual tanah dihukum adat, tanah tidak boleh diujual. Karena Tanah itu jumlahnya tidak bertambah tapi manusia bertambah,” tegas Bupati Rupinus.

Bupati minta masyarakat desa pantok agar menyiapkan syarat yang diperlukan dalam pensertifikatan tanah ini, misalnya ktp, kk, dan pas foto atau surat lainnya lalu.

Selain itu bupati juga minta agar masyarakat menentukan batas-batas tanah miliknya.

Batas tanah itu harus jelas dan harus disepakati bersama. Karena tanah yang disertifikat itu akan dipasang patok.

“Jadi saya minta tanah yang akan disertifikat itu harus jelas dan melalui kesepakatan bersama antara yang berbatasan tanah, jangan ada masalah,” pesan Bupati.

Bupati juga minta agar biaya pengurusan sertifikat tanah ini tidak boleh melebihi angka yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Ada keputusan bersama tiga menteri, bahwa untuk kalimantan biayanya ditetapkan 250 ribu tidak boleh lebih, biaya yang 250 ribu itu untuk biaya cetak patok beton, biaya materai kemudian biaya petugas dari desa ke lapangan waktu ngukur, tidak boleh lebih dari itu, kalau lebih dari 250 itu pungli namanya dan itu melanggar hukum.

Karena ini adalah program pemerintah, maka Bupati Rupinus meminta masyarakat desa panto mendukung program pensertifikat tanah yang akan dilakukan oleh BPN Kabupaten Sekadau ini.

“Yang ingin saya sampaikan masyarakat harus berterima kasih kepada BPN, jarang, coba bapak ibu bikin sertifikat sendiri, biaya sendiri tidak melalui program ini berapa juta itu biayanya, ini orang datang gratis mau membantu kita, jangan berebut dan jangan kelai masasalah batas, tentukan batasnya,” terang Bupati.

Diakhir sambutannya bupati Rupinus mengingatkan karena jumlah pensertifikat ini terbatas jumlahnya yakni hanya 700 bidang atau sertifikat dan jumlah permintaannya pasti banyak maka harus ada pemerataan dan tidak boleh dimonopoli oelh pihak-pihak tertentu atau orang-orang tertentu.

“Karena jumlah ini terbatas, jangan ada yang monopoli dan kalau bisa tanah-tanah yang disertifikat itu tanah yang dekat dulu atau yang menjadi perioritas.

“Saya ingatkan harus ada pemerataan dan tidak boleh dimonopoli. Target kita tahun 2019 ini harus selesai,” ingatnya.

Hadir mendampingi Bupati dalam kegiatan ini, kepala dinas perumahan, pemukiman dan pertanahan kabupaten sekadau Yosep Yustinus, pejabat yang mewakil kepala BPN, Camat Nanga Tama Paulus Ugang, Kapolsek dan Danramil Nanga Taman.

(yk/hrt)

Release Hartono- Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sekadau

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca juga