oleh

Produktif, DPRD Sekadau Kembali Lahirkan Dua Raperda Pro Rakyat

SEKADAUCOM – Lembaga DPRD Sekadau menyampaikan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada eksekutif.

Dua Raperda yakni Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya disampaikan dalam paripurna di DPRD Sekadau, Senin (15/6).

Ketua Bapemperda Subandrio saat menyampaikan nota pengantar dua buah Raperda mengatakan, kedua Raperda merupakan inisiatif DPRD Sekadau.

Raperda Pencegahan dan Penanganan Karhutla, kata Subandrio, dimaksudkan sebagai payung hukum untuk mengidentifikasi sumber-sumber terjadinya karhutla.

“Harus dibedakan antara yang disengaja untuk perkebunan tanpa ijin atau sekadar kegiatan rutin masyarakat untuk pertanian. Topografi Kabupaten Sekadau yang cukup besar, perlu payung hukum agar kelestarian hutan terjaga dan kepentingan masyarakat terakomodir. Untuk memberikan gambaran kelestarian alam hutan. Memberdayakan semua pihak untuk berperan aktif dalam melestarikan hutan. Berikan kepastian hukum atas pelestarian hutan,” kata Subandrio.

Raperda tersebut juga sebagai tuntunan dan arahan bagi semua pihak agar selalu mengacu pada aturan.

“Bagaimana persepsi masyarakat peran serta Pemda dalam mengawal pencegahan karhutla agar memperhatikan batas-batas kewajaran. Bagaimana Pemda mengkaji dan teliti apa saja yang mengayomi kepentingan taraf hidup masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan,” jelas Suban

Raperda itu sendiri sekaligus sebagai penjabaran dari UU 32 tahun 2009.

Sedangkan Raperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya juga merupakan payung hukum dalam tata kelola cagar budaya baik benda maupun non benda.

“UUD menjamin kebebasan masyarakat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Cagar budaya memiki sifat unik, langka dan terbatas. Untuk menjaga dari ancaman pembangunan fisik serta untuk menjamin eksistensi cagar budaya,” jelas Subandrio.

Sejauh ini, lanjut politisi Nasdem, belum ada petugas yang benar-benar memahami cagar budaya secara komprehensif. Sehingga pendataan belum maksimal.

“Cagar budaya yang terdaftar masih sangat minim. Oleh sebab itu melalui Raperda ini kita harapkan benda peninggalan budaya agar dapat terdata secara maksimal,” tutup Subandrio.*

(yk/bn)

Komentar

Berita Sekadaucom