Kejari Samarinda Membebaskan Lima Narapidana Melalui Keadilan Restoratif

Kajari Samarinda Firmansyah Subhan melepaskan rompi narapidana sekaligus memakaikan baju biasa kepada mantan tersangka yang bebas berdasarkan rostorative justice, di Samarinda.
Kajari Samarinda Firmansyah Subhan melepaskan rompi narapidana sekaligus memakaikan baju biasa kepada mantan tersangka yang bebas berdasarkan rostorative justice, di Samarinda.

Samarinda – Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, Kalimantan Timur, mengambil langkah-langkah berani dalam upaya mewujudkan keadilan yang lebih holistik dengan membebaskan lima narapidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Pendekatan ini melibatkan penyelesaian perkara tindak pidana tanpa melalui jalur hukum konvensional, melainkan dengan melibatkan mediasi antara korban, tersangka, dan pihak kejaksaan.

Bacaan Lainnya

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Samarinda, Erfandy Rusdy Quiliem, mengungkapkan bahwa kelima narapidana yang sebelumnya menjadi tersangka ini diberikan kebebasan setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan ini mencerminkan komitmen untuk mencari solusi yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus pidana.

Setelah persetujuan dari Jampidum, Kejaksaan Negeri Samarinda mengambil tindakan langkah-langkah selanjutnya.

Pada Selasa, tanggal 5 September, mereka menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) terhadap lima tersangka yang sebelumnya telah menjalani hukuman sebagai narapidana.

Perkara yang melibatkan lima tersangka yang mendapat restorative justice (RJ) mencakup dua perkara penganiayaan, serta tiga perkara lainnya, seperti kecelakaan lalu lintas, pencurian, dan penadahan barang hasil curian.

Dua tersangka yang terlibat dalam perkara penganiayaan, yang dikenal dengan inisial FA dan KP, dijerat dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Sementara tersangka MY, yang bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas, sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Tersangka Sa menghadapi perkara tindak pidana pencurian sesuai Pasal 362 KUHP, sedangkan tersangka ZI terlibat dalam tindak pidana penadahan sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP.

Erfandy Rusdy Quiliem menjelaskan bahwa kelima tersangka ini merupakan pelaku tindak pidana pertama kali. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Samarinda memutuskan untuk mengambil langkah alternatif dengan mempertimbangkan penyelesaian perkara di luar pengadilan, melibatkan kedua belah pihak, yaitu tersangka dan korban.

Proses pelepasan rompi tahanan dilakukan dalam sebuah seremoni yang berlangsung pada Selasa, tanggal 5 September.

Acara ini dilaksanakan setelah penandatanganan SKP2 sebagai tanda bahwa kelima tersangka telah mendapatkan kebebasan mereka.

Selama seremoni ini, mereka secara terbuka meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, bahkan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Keadilan restoratif yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda memberikan kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memulihkan hubungan dengan korban serta masyarakat secara umum.

Langkah ini merupakan contoh nyata dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan mendukung rehabilitasi sosial bagi para pelaku kejahatan.

BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pos terkait

Konten berikut adalah iklan platform MGID. Sekadau.com tidak terkait dengan isi konten tersebut.